Luncurkan Program Dana Bantuan Masyarakat dengan KKS, Jokowi Mudahkan Belanja di E-Warong

ENEWS.ID - Presiden Joko Widodo akan meluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Peluncuran digelar di Gedung Olahraga POPKI, Jl Jambore, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2). Peluncuran ini juga dilakukan secara serentak di beberapa kota Indonesia.

Penyaluran bantuan ini merupakan upaya memperbarui program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang sebelumnya telah dijalankan. Skema bantuan baru ini mengubah metode subsidi beras yang sebelumnya disalurkan dengan harga murah untuk ditebus terlebih dahulu, menjadi dan didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan membelanjakan dana bantuan setiap bulannya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan non-tunai yang telah disediakan.

Penyaluran bantuan dilakukan secara non-tunai melalui akun elektronik dalam media kartu kombo yang disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan tersebut digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan yang dinamakan elektronik warung gotong royong (e-warong) yaitu agen bank, pedagang atau pihak lain yang bekerjasama dengan bank pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yaitu BNI, BRl, Bank Mandiri dan BTN, serta telah ditetapkan sebagai tempat pembelian Bantuan Pangan Non Tunai.

Keluarga kurang mampu yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai dapat langsung menggunakan KKS untuk berbelanja bahan pokok di e-warong yang berada di lingkungan mereka.

Skema ini diharapkan menjadi lebih efektif dan berkualitas untuk memenuhi target 6 T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) serta memberikan nutrisi yang lebih baik sesuai kebutuhan keluarga.

Dalam peluncuran ini Presiden Jokowi akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah lndar Parawansa, dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad dan Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti. (merdeka/surya)