Begini Reaksi Mengejutkan Jokowi, Saat Mobil Dinas RI1 Mogok di Tengah Jalan

ENEWS.ID - Peristiwa mogoknya mobil dinas Presiden Joko Widodo rupanya tidak hanya sekali terjadi.

Sejak dilantik sebagai Presiden Oktober 2014 lalu, mobil VVIP itu mogok beberapa kali.

"Total, mungkin ada empat hingga lima kali mobil mogok," ujar Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Kompleks Istana Presiden, Selasa (21/3/2017).

"Empat atau lima kali itu yang ketika Presiden naik di mobil itu ya. Belum dihitung saat Presiden tidak sedang menaiki mobil itu, mungkin juga pernah mogok," kata dia.

Bey mencatat, dua peristiwa mogok terakhir adalah ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat pada 18 Maret 2017.

Kedua, adalah ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Ponorogo pada September 2016 lalu.

Baca juga: Saksi Ahli Agama, Tegaskan Ahok Tidak Menista Agama

Saat ditanya apakah mobil yang mogok itu apakah mobil yang sama, Bey mengaku tidak tahu.

Meski terbilang sering mogok, Presiden tidak pernah marah atau mengeluh. Begitu mobil sudah dinyatakan tidak dapat melanjutkan perjalanan, Presiden Jokowi santai saja pindah ke mobil cadangan yang disediakan.

"Sama sekali enggak pernah. Kayak kemarin di Kalimantan Barat itu, ya beliau pindah, pindah saja. Berjalan saja seperti biasa," ujar Bey.

(Baca juga: Sempat Mogok, Mobil Dinas Presiden Jokowi Masih akan Digunakan)

Saat ditanya apakah Kementerian Sekretariat Negara akan melakukan pengadaan mobil VVIP yang baru, Bey mengatakan bahwa hal itu merupakan wewenang Menteri Sekrtaris Negara Pratikno.

Secara terpisah, Pratikno menilai pengadaan mobil dinas baru bagi Presiden Joko Widodo sudah sangat mendesak.

Namun, lanjut Pratikno, Presiden selalu menolak saat ia membicarakan mengenai pengadaan mobil baru ini. Setelah kejadian kemarin, Pratikno mengaku akan mencoba kembali berbicara dengan Jokowi.

Baca juga: Diungkit Soal Mobil Anti Peluru yang Dipinjam Sudah Dua Tahun, ini Reaksi SBY

"Sebenarnya enggak harus disetujui Presiden. Pengadaan biasa saja. Keputusan menteri saja, dianggarkan di APBN, selesai," ujar Pratikno. (kompas.com/iqbal)